Udang Undang Dasar

September 03, 2024 Post a Comment

Udang undang dasar

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Apa bunyi pasal 20 ayat 4?

Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: “Presiden mengesahkan rancangan undang- undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 37 Undang-Undang P3. Page 4 24 Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2

Apa isi dari pasal 2 ayat 1?

Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Redaksi Bukune, Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Apa isi pasal 37 ayat 5?

Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengatur, bahwa NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Namun, meskipun terdapat unamendable provisions masih terdapat kemungkinan untuk dilakukan perubahan terhadap NKRI apabila rakyat berkehendak.

Apa isi Pasal 28 ayat 1?

7. Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

Apa pasal 27 ayat 1?

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. - Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Apa pasal 23 ayat 1?

PENJELASAN ATAS. Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang.

Apa pasal 21 ayat 1?

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pasal 28 F tentang apa?

Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Apa isi pasal 2 ayat 3?

Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3 tentang apa?

Dengan adanya pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai wewenang untuk : Mengubah dan menetapkan UUD. Melantik presiden dan atau wakil presiden. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Apa isi dari pasal 3 ayat 1?

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar.

Apa isi pasal 32 ayat 2?

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Apa isi Pasal 32 ayat 1?

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Apa isi Pasal 34 ayat 1 2 dan 3?

Isi Pasal 34 UUD 1945 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Apa isi pasal 28 ayat 1 dan 2?

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Apa isi pasal 28 E ayat 1 dan 2?

Hal ini disebabkan karena kebebasan beragama tersebut secara tgas telah diatur pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,